<< Kembali ke Peta Indonesia << Kembali ke Rumah Nasional << Kembali ke Peta NTT << Kembali ke Rumah Kab. TTS

Kebijakan pemerintah kabupaten Timor Tengah Selatan terkait penurunan stunting telah termuat dalam:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting: Perpres ini mengatur antara lain mengenai strategi nasional percepatan penurunan stunting, penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pendanaan. Selengkapnya
2. Peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021: peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting, mekanisme tata kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup. Selengkapnya
3. Peraturan Menteri Kesehatan No.13 Tahun 2022: peraturan ini mengatur Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 termasuk arah kebijakan nasional, penurunan dan penghapusan stunting.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting (PNPK): Kepmenkes ini menetapkan dan memberlakukan pedoman nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting yang selanjutnya disebut PNPK Stunting merupakan pedoman bagi dokter sebagai pembuat keputusan klinis di fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, dan kelompok profesi terkait. Menteri Kesehatan, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PNPK Stunting dengan melibatkan organisasi profesi. Selengkapnya 
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/51/2022 Tentang Standar Alat Antropometri dan Alat Deteksi Dini Perkembangan Anak: Standar antropometri anak wajib digunakan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan, pengelola program, dan para pemangku kepentingan terkait untuk penilaian status gizi anak dan tren pertumbuhan anak. Selengkapnya 
6. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2019: peraturan ini tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya 
7. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2022: tentang Roadmap dan rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 – 2023. Selengkapnya 
8. Peraturan Bupati TTS No.37 Tahun 2019: peraturan ini tentang Penanganan Stunting Terintegrasi yang memuat pilar percepatan pencegahan dan penanganan stunting, strategi, edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi, sasaran, indikator kinerja dan manfaat, pencatatan dan pelaporan hingga peran desa dan masyarakat. Selengkapnya